Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Foto : Ridwan/mr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP), baik TVRI maupun RRI, untuk menjelaskan strategi pengembangan institusi ke depannya seperti apa. Hal ini dalam rangka memperkuat argumentasi Komisi I DPR RI yang bermitra dengan LPP tersebut dalam pembahasan anggaran, baik saat rapat kerja bersama Kementerian Keuangan maupun kepada Anggota Komisi I DPR RI di Banggar DPR RI.

“Kira-kira konten apa, ide apa, yang menarik bagaimana? Kalau Bapak butuh anggaran berapa sebutkan juga? Bapak minta tambahan anggaran tapi viewers-nya segitu juga kan tidak fair. Jadi kita minta sama-sama fair,” ujar Anton saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirut dan Dewan Pengawas LPP TVRI dan RRI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Kejelasan strategi ini menjadi penting sebab menurutnya keberadaan TVRI dan RRI saat ini sudah kalah dibandingkan siaran milik swasta. Bahkan, hingga saat ini terdapat platform media sosial yang diyakini kian menggerus viewers RRI dan TVRI.

“Jadi kalau dari zaman dulu sebelum ada Youtube, Tiktok, dan lain-lain, lawannya TVRI ada RCTI, radio RRI lawan Elshinta, dan sebagainya. Itu saja sudah ketinggalan jauh dari viewers atau yang dengarkan radio. Sekarang tambah ada sosial media saya kira makin turun lagi,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf pun menilai kedua LPP tersebut belum mampu optimalkan penggunaan media sosial. Hal itu tercermin dari likes RRI yang hanya berjumlah 1,4 juta atau follower instagram RRI hanya 4.200. “Jadi kanal multiplatform RRI ini belum termanfaatkan secara massif sangat terbelakang. Saya minta perhatian dari RRI,” tegas Al Muzzammil.

Ke depan, Anggota Fraksi PKS DPR RI ini, meminta TVRI dan RRI harus cepat merespon dan melibatkan generasi milenial yang saat ini melimpah jumlahnya di Indonesia. Sehingga, dengan jaringan yang luas dan sejarah yang panjang, RRI dan TVRI tetap mampu merespon tren publik masa kini dengan beradaptasi melalui pengembangan kreativitas. “Kalau G20 menjadi program besar kita, maka LPP RRI, TVRI, dan ANTARA saya kira harus dipikirkan. Itu respon dan kritik saya,” ujarnya.

Dalam paparan yang disampaikan Dirut TVRI, Iman Brotoseno, total anggaran siaran internasional yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran (TA) 2022 mencapai Rp39,746 miliar. Dengan rincian Program G20 Rp1,535 miliar; Media Baru Rp53 juta; Siaran Internasional Rp7,5 miliar; Berita Rp653 juta; Kebutuhan satelit Rp12 miliar; dan kebutuhan jaringan Pay TV Rp18 miliar. (rdn/sf)